Lindungi Warga yang Bekerja di Luar Negeri, GDM Kembangkan Dashboard Desbumi di Sistem Informasi Desa

Kondisi perekonomian Indonesia yang tak kunjung membaik menyebabkan sebagian warga mencoba peruntungan nasib di luar negeri. Sayang, pemerintah Indonesia belum memiliki kebijakan yang mampu melindungi para tenaga kerja Indonesia di beragam negara. Ironisnya, kebijakan pemerintah justru memperkuat praktik perdagangan manusia dengan memberi kewenangan pada perusahaan pengerah tenaga kerja swasta.

Pada 2014, jumlah tenaga kerja Indonesia sudah mencapai angka 429.872 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 78 prosen tenaga kerja berasal dari desa. Karena itu, dampak minimnya perlindungan pada buruh migran sangat dirasakan oleh desa.

Untuk melindungi para warga desa yang menjadi buruh migran, Gerakan Desa Membangun (GDM) meminta pada Yayasan Gedhe Nusantara (Gedhe Foundation) untuk mengembangkan dasboard desa peduli buruh migran (desbumi) dalam aplikasi sistem informasi desa.

Dasboard ini mendukung kerja pendataan dan perlindungan buruh migran yang sebagian besar berasal dari desa. Lebih dari itu, dasboard ini memungkinkan publik mengakses informasi tentang buruh migran dalam satu halaman antarmuka.

Inisiatif pengembangan dasboard lahir dari langkanya informasi buruh migran di tingkat desa. Penelitian SARI (2014) menunjukkan minimnya informasi tentang buruh migran di desa menyebabkan warga yang menjadi (calon) buruh migran hanya menerima informasi dari sumber tunggal, yaitu perusahaan maupun calo. Perusahaan maupun calo acapkali memberikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak objektif karena mereka ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari aktivitas migrasi para (calon) buruh migran.

Dominasi informasi dari perusahaan maupun calo dapat terjadi akibat lembaga-lembaga pemerintah (baca: pubik) tidak mampu memberikan layanan informasi migrasi secara lengkap dan mudah diakses. Kemampuan lembaga pemerintah dalam mengelola informasi migrasi tertinggal jauh dibanding penetrasi perusahaan maupun calo. Karena itu, SARI merekomendasikan adanya layanan informasi migrasi dari lembaga publik yang paling bawah, yaitu Desa.

Layanan informasi migrasi di tingkat desa menjadi strategi jitu untuk memastikan aktivitas migrasi secara aman dari hulu. Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam bidang pengelolaan kependudukan. Pengelolaan data migrasi menjadi layanan wajib desa, selain peristiwa kependudukan lainnya seperti kelahiran, kematian, pindah penduduk, dan tamu desa. Pengelolaan data migrasi di desa menjadi tapis penyaringan pertama pada aktivitas migrasi (calon) buruh migran.

Pengelolaan data migrasi dapat ditampilkan dalam satu laman di website desa. Selain informasi dapat diakses oleh publik, tampilan satu laman akan memudahkan pengakses informasi migrasi warga. Data migrasi dapat menjadi rujukan bagi (calon) buruh migran untuk memutuskan aktivitas migrasi yang mereka lakukan telah dipersiapkan secara matang. Pengelolaan data migrasi di tingkat desa juga mendekatkan layanan perlindungan buruh migran semakin dekat dengan masyarakat akar rumput.

Untuk membangun komunikasi data antar dashboar maka diperlukan fasilitasi API (Application Programming Interface) pada setiap sistem, baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pusat. Pemerintah Indonesia sudah mengadopsi kebijakan data terbuka (open data) sehingga memungkinkan agregasi dan sinkronisasi data dapat dilakukan di setiap level.

Contoh, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) memiliki data perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan rekruitmen dan penembatan tenaga kerja di luar negeri. Bila Kemenaker menyediakan API dalam sistem mereka, maka perubahan data perusahaan di Kemenaker akan secara otomatis mengupdate data perusahaan di sistem desa.

admin

Admin Desa Membangun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *