Kemendesa Undang Desa Membangun Rumuskan Standar Sistem Informasi Desa

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar (PSD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) mengundang desa-desa dalam jejaring Gerakan Desa Membangun dalam Workshop Sistem Informasi Desa. Workshop berlangsung selama tiga hari, 5-7 Desember 2016 di Hotel Rizen Premiere, Cisarua Bogor. Sejumlah desa hadir dalam acara itu, seperti Desa Kiarasari, Desa Malasari (Bogor), Desa Cirompang, Desa Jagaraksa, dan Desa Warungbanten (Lebak).

Workshop bertujuan untuk merumuskan standar data dan akses informasi dalam sistem informasi desa yang sudah diterapkan di desa-desa. Hasil rumusan akan disusun menjadi draft Peraturan Menteri Desa, PDTT sebagai rujukan bersama 74.545 desa di Indonesia.

“Untuk urusan standardisasi data dan layanan akses informasi perlu kebijakan pendukung. Kami memilih untuk belajar ke desa-desa untuk merumuskan kebijakan itu sesuai dengan pengalaman baik yang dilakukan desa,” jelas Eny Kusumastuti, Kepala Subdit Akses Informasi Kemendesa PDTT saat memberi sambutan.

Sebelum workshop ini, Eny menjelaskan telah dilakukan workshop di tingkat desa yang dilakukan di tiga tempat, yaitu Desa Kiarasari (Bogor), Desa Wlaharwetan (Banyumas), dan Desa Sedahkidul (Bojonegoro). Dari tiga workshop tersebut, Kementerian Desa mengaku salut atas praktik pengembangan sistem informasi dan layanan akses informasi masyarakat di desa.

“Untuk urusan ini, desa sudah mempraktikan SID dalam waktu cukup lama sebelum lahir UU Desa. Kementerian mengapresiasi inisiatif desa dalam menerapkan keterbukaan informasi publik,” lanjutnya.

Pada acara itu, Kementerian Desa PDTT mengundang Yossy Suparyo (Direktur Gedhe Foundation), Nuruddin (Kepala Desa Kiarasari), Andik Hardiyanto (Koordinator Tenaga Ahli PSD), Aris Kurniawan (Direktorat Pemberdayaan Informatika), dan Tim Balilatfo Kemendesa PDTT.

Workshop ini menunjukkan Kementerian Desa PDTT memiliki komitmen untuk memperkuat prakarsa desa sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kementerian Desa PDTT menghargai kewenangan-kewenangan desa untuk mewujudkan desa yang berdaulat.

admin

Admin Desa Membangun

5 Replies to “Kemendesa Undang Desa Membangun Rumuskan Standar Sistem Informasi Desa

  1. Ini langkah tepat yang dilakukan Kementerian Desa. Melibatkan desa sejak awal dalam pengembangan sistem informasi desa sehingga SID nya sesuai dengan kebutuhan desa.

  2. Langkah maju dimulai dengan melakukan adaptasi dan adopsi dari berbagai hal yg sudah dijalani oleh desa-desa pionir dan menyediakan diri menjadi pemula aksi.
    Selamat menata diri untuk desa yang maju dan mandiri
    Salam berfesa

  3. Langkah maju dimulai dengan melakukan adaptasi dan adopsi dari berbagai hal yg sudah dijalani oleh desa-desa pionir dan menyediakan diri menjadi pemula aksi.
    Selamat menata diri untuk desa yang maju dan mandiri
    Salam berdesa
    Salam TRIMATRA

  4. Salah satu yang menarik dalam acara itu adalah desa mampu menunjukkan jatidirinya. Keterbukaan informasi publik tidak dimaknai semata-mata perintah hukum, tetapi sebagai budaya asli desa yang sudah diterapkan dalam tradisi bermasyarakat, seperti laporan infaq tiap jumat, pelaporan lewat rapat RT/RW, maupun forum informal lainnya. Bahkan, kalau ada desa yang gagal terapkan transparansi dikatakan sebagai desa yang tak berbudaya.

    Hampir semua desa yang hadir dalam workshop melaporkan aktivitas mereka dalam mengelola anggaran secara transparan. Sebaliknya, pemerintah supradesa justru “mempersulit” perencanaan desa karena memberikan pagu indikatif anggaran secara terlambat. Di sini, muncul istilah sistem informasi desa di tingkat kementerian, provinsi, kabupaten, dan desa. Semua lembaga tersebut memiliki kebutuhan informasi dari dan wajib memberikan informasi pada desa.

    Regulasi harus mampu menerjemahkan kebutuhan dan kewajiban menmberikan informasi di setiap level. Platform open data, komunikasi data, dan dukungan teknologi berbasis open source penting diperhatikan dalam mendaratkan gagasan kemandirian teknologi di tingkat desa.

    Ayo, bekerja kolektif untuk kedaulatan desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *